Kinerja BPK Sulsel Dibatasi Anggaran

28-01-2019 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI.Foto :Chasbi/rni

 

 

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan beserta jajaran, terkait dengan kinerja BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan keuangan daerah.

 

“Dari pertemuan ini, banyak hal yang didapatkan oleh Komisi XI DPR RI. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik, bahwa semua pemeriksaan bukan berdasarkan kebutuhan dari tujuan pemeriksaan tersebut, melainkan berdasarkan segi anggaran,” kata Prakosa, usai pertemuan di Kantor Perwakilan BPK Sulsel, Makassar, Sulsel, Senin (28/1/2019).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, semua pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Sulsel berdasarkan dari besaran anggaran, sehingga banyak pemeriksaan yang tidak ter-cover karena keterbatasan anggaran.

 

Di samping itu, terkait dengan kinerja BPK, penilaian yang telah diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) bahwa BPK mendapatkan penilaian dengan kategori A, yakni dengan nilai yang bagus. (ca/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...